Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut
UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah
seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:
- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerinta;
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
Kecuali
jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang
tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas,
dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.
Sedangkan pada Polri terdapat beberapa sumber pendapatan PNBP yang berasal dari pelayanan oleh Polri dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Taris PNBP Yang Berlaku Pada Polri, yaitu:
- Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;
- Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
- Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
- Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
- Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
- Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
- Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
- Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
- Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
- Pelatihan Keterampilan Perorangan;
- Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
- Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
- Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
- Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
- Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
- Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;
- Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan
- Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek
